tugas issn

1.       Latar Belakang

Penelitian ini menggunakan data kredit bank untuk mempelajari pengaruh hubungan

politik (political tie) terhadap penilaian financial leverage dan profitabilitas perusahaan

dalam keputusan pemberian kredit bank di Indonesia. Jumlah sampel sebesar 1465

pengamatan. Penelitian ini menggunakan moderated regression analysis (MRA) dalam

analisis data. Hasil penelitian menemukan political tie mempengaruhi penilaian profitabilitas

perusahaan dalam keputusan pemberian kredit bank. Perusahaan dengan

profitabilitas yang lebih rendah terbukti menerima kredit bank yang lebih besar karena

mereka memiliki political tie (rent-seeking hypothesis). Namun penelitian ini menemukan

political tie tidak mempengaruhi penilaian financial leverage dalam keputusan pemberian

kredit bank. Hal ini sekaligus mendukung penelitian Faccio (2010), Fisman (2001), dan

Backman (2001). Kondisi Indonesia yang memiliki regulasi institusional yang lemah dan

asimetri informasi yang tinggi merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan yang

memiliki political tie. Hal ini menyebabkan perbankan lebih mempercayai political tie

sebagai indikator profitabilitas.

2.       Tinjauan pustaka

·      Penelitian sejenis

o  Penelitian sejenis

-          Pengarang      : Elisa Tjondro & Basuki

-   Judul                     : Studi Tentang Political Tie, Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank di Indonesia

-          Variabel           :  

1. Cost of capital

Cost of capital tidak hanya terdiri dari deviden, tetapi juga opportunity cost. Opportunity cost adalah alternatif dalam penggunaan modal, misal: pembelian mesin, tanah, investasi di perusahaan lain, dan sebagainya. Jadi ketika kita mengevaluasi financial leverage, faktor utamanya adalah kemampuan menghasilkan arus kas, baik untuk melunasi utang maupununtuk memenuhi opportunity cost yang paling rendah. Selama Return On Asset (ROA) lebih besar dari cost of debt, dan tingkat financial leverage masih dalam batas wajar, maka semakin besar utang, semakin besar Return on Equity (ROE). Palepu, Healy, dan Bernard (2004), menyatakan bahwa ROE dipengaruhi oleh 2 hal:

a) Kemampuan perusahaan mengelola assetnya untuk menghasilkan profit, dan

b) Persentase total aset terhadap shareholders equity.

2. Siklus bisnis Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah volatilitas siklus bisnis. Industri yang cenderung lebih stabil, seperti: infrastructure (public utilities), consumer goods dan basic industry, umumnya menikmati laba dan pertumbuhan yang stabil, sehingga memungkinkan bagi industri ini untuk memiliki leverage yang lebih besar dibanding industri lainnya.

-          Sampel             :

-          Metode           :

 Periode yang diteliti adalah periode setelah jatuhnya rezim Soeharto atau era reformasi. Periode yang diteliti adalah tahun 2005 sampai tahun 2010. Tahun 2005 dimulainya era reformasi, dimana presiden pertama kalinya dipilih oleh rakyat melalui pemilu tahun 2004. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 423 perusahaan go public (data per 8 April 2011) yang diambil dari www.idx.co.id. Sampel penelitian ini adalah 309 perusahaan. Dalam menentukan jumlah sampel terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

a. Perusahaan bukanlah lembaga keuangan atau pembiayaan.

b. Perusahaan memiliki minimal 3 tahun data laporan keuangan yang dipublikasikan.

-          Hasil                  :

Hasil pengujian menunjukkan non-earnings information (rasio financial leverage) tidak berpengaruh terhadap utang bank., artinya H0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.225) > 0.05. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Zmijewski, yang diambil dari Palepu et al (2004), yang menjelaskan bahwa faktor yang paling berguna dalam memprediksi financial distress untuk satu tahun kedepan adalah financial leverage dan profitabilitas. Alasan yang mungkin adalah analis kredit memiliki pandangan yang berbeda mengenai financial leverage suatu perusahaan (Estenson, 1996). Estenson mengemukakan analisis financial leverage dari sudut pandang:

1.       Cost of capital

Cost of capital tidak hanya terdiri dari deviden, tetapi juga opportunity cost. Opportunity cost adalah alternatif dalam penggunaan modal, misal: pembelian mesin, tanah, investasi di perusahaan lain, dan sebagainya. Jadi ketika kita mengevaluasi financial leverage, faktor utamanya adalah kemampuan menghasilkan arus kas, baik untuk melunasi utang maupun untuk memenuhi opportunity cost yang paling rendah. Selama Return On Asset (ROA) lebih besar dari cost of debt, dan tingkat financial leverage masih dalam batas wajar, maka semakin besar utang, semakin besar Return onEquity (ROE). Palepu, Healy, dan Bernard (2004), menyatakan bahwa ROE dipengaruhi oleh 2 hal:

a) Kemampuan perusahaan mengelola assetnya untuk menghasilkan profit, dan

b) Persentase total aset terhadap shareholders equity.

                  Siklus bisnis Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah volatilitas siklus bisnis. Industri yang cenderung lebih stabil, seperti: infrastructure (public utilities), consumer goods dan basic industry, umumnya menikmati laba dan pertumbuhan yang stabil, sehingga memungkinkan bagi industri ini untuk memiliki leverage yang lebih besar dibanding industri lainnya. Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*DTN juga tidak berpengaruh terhadap utang bank, artinya H0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.482) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah political tie tidak dipertimbangkan dalam penilaian financial leverage. Rivai dan Veithzal (2006) menjelaskan bahwa analis kredit menilai kekuatan political tie perusahaan dalam menopang strategi pemasaran perusahaan (reputation of profitability). Jadi political tie tidak ada keterkaitan dengan penilaian financial leverage. Hasil pengujian menunjukkan rasio profitabilitas (NPM) berpengaruh negatif terhadap utang bank, artinya H0 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas 0.06 (signifikan pada 10%). Alasan yang mungkin adalah pengajuan jumlah kredit bank tergantung dari demand perusahaan (debitur). Pada perusahaan dengan net profit margin tinggi, perusahaan lebih mengutamakan sumber pendanaan internal, yaitu: retained earnings. Selain itu perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendanaan dari penerbitan saham dan obligasi. Logikanya semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah ketergantungan perusahaan pada utang bank.

3.       Metode penelitian

·      Objek                                              : objek penelitian yang akan diamati atau diteliti adalah Studi Tentang Political Tie, Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank di Indonesia

·      Variabel                                         :

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi keuangan mengenai positive accounting theory, khususnya kualitas earnings. Peningkatan kualitas earnings dalam laporan keuangan diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan perbankan. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pengawasan perbankan nasional, terutama dalam pemberian kredit, sehingga modal tidak hanya dikuasai golongan tertentu saja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi penelitian mengenai preferensi kredit bank di Indonesia yang jumlahnya masih sangat sedikit.

·      Metode pengumpulan data  :metode yang digunakan penulis dalam menyusun dan menganalisis data adalah riset jejaring sosial (journaldatabase.org/articles/spesialisasi_industri_auditor_sebagai.html)

·      Tehnik sampling                         :

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*tangibilitas tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.119) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah tangibilitas merupakan rasio aktiva tetap yang dimiliki perusahaan saat ini dibandingkantotal seluruh aktiva, sedangkan analis kredit memandang political tie sebagai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan (Rivai dan Veithzal 2006), sehingga sifatnya lebih pada penilaian prospek profitabilitas perusahaan dimasa mendatang, tidak pada kondisi perusahaan saat ini. Jadi political tie tidak ada keterkaitan dengan penilaian tangibilitas perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap utang bank. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas (0.000) < 0.05. Alasan yang mungkin adalah ukuran perusahaan lebih sering digunakan sebagai proksi ukuran jaminan yang dimiliki perusahaan (Hamada 2008). Rivai dan Veithzal (2006), menyatakan bahwa jaminan perbankan merupakan suatu upaya untuk memperoleh pelunasan kredit yangdiberikan kepada perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar asetperusahaan yang dapat dijadikan jaminan untuk utang bank, sehingga resiko terjadinya gagal bayar juga lebih kecil. Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*ukuran bank tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas (0.261) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah bank melihat ukuran perusahaan sebagai nilai jaminan yang dapat disediakan perusahaan saat ini dalam pengajuan kredit. Rivai dan Veithzal (2006), mengatakan umumnya bank mempunyai patokanbahwa nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah kredit yang disetujui. Apabila dikemudian hari terjadi gagal bayar, maka pihak bank dapat menjual jaminan tersebut. Di sisi lain analis kredit memandang political tie sebagai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan (Rivai dan Veithzal 2006), sehingga sifatnya lebih pada prospek profitabilitas perusahaan di masa mendatang.Hasil pengujian menunjukkan ukuran bank berpengaruh positif terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.000) < 0.05. Menurut De Haas, Ferreira, dan Taci (2009), ukuran bank mempengaruhi jumlah kredit. Bank besar memperoleh keuntungan lebih dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan besar, karena keuntungan yang mereka peroleh melebihi biaya memproses informasi calon debitur (economic scale). Selain itu bank kecil terkendala aturan perbankan yang membatasi jumlah kredit kepada calon debitur, sehingga mereka lebih fokus pada perusahaan kecil dan menengah. Di Indonesia diatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang bertujuan agar pemberian kredit tidak terpusat pada peminjam atau kelompok tertentu (Rivai dan Veithzal 2006). Menurut Peraturan Bank Indonesia no 7/3/PBI/2005 pasal 11 menyatakan bahwa BMPK ditetapkan sebesar 20% - 25% dari modal bank. Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*ukuran bank tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas (0.261) > 0.05. Political tie tidak mempengaruhi penilaian analis kredit terhadap ukuran bank, karena ketentuan BMPK merupakan suatu regulasi yang harus dipenuhi, apabila bank tidak ingin dikenakan sanksi dari Bank Indonesia. Batas BMPK adalah 20%-25% dari modal bank saat memberikan kredit (kondisi saat ini). Di sisi lain analis kredit memandang political tie sebagai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan (Rivai dan Veithzal, 2006), sehingga sifatnya lebih pada prospek profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Hasil pengujian menunjukkan relation lending tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.907) > 0.05.

·      Analisis data                                 :

+ Analisis Kredit

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah perusahaan memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib sesuai dengan kesepakatan bank (Rivai dan Veithzal 2006). Menurut Rivai dan Veithzal (2006), terdapat 6 prinsip dalam analisis kredit (6 C’s analysis), yaitu: character, capital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraint. Menurut Rivai dan Veithzal (2006), aspekaspek analisis kredit dan perhitungan kredit meliputi: aspek yuridis, pemasaran, manajemen dan organisasi, teknis, keuangan, jaminan, sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan analisis risiko. Dalam aspek pemasaran salah satu faktor yang dinilai analis kredit adalah kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan, termasuk political power yang digunakan untuk menopang pemasarannya, apakah kebijakan dan strategi pemasaran cukup andal untuk merebut pangsa pasar. Dalam aspek keuangan, analis kredit menggunakan analisis rasio untuk pengambilan keputusan, dalam hubungannya dengan penelitian keadaan keuangan perusahaan. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Debt to tangible net worth (rasio financial leverage) dan (2) Net profit margin.

tugas softskill GCG

LATAR BELAKANG GCG
Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan secara lebih baik.

Contoh Good Corporate Governance :

Sebagai salah satu BUMN, PT PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan didalam Peraturan Mentri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar Perusahaan mampu bertahan dalam persaingan. Kemampuan yang tinggi dalam menerapkan prinsip prinsip GCG telah diwujudkan oleh Perusahaan diantaranya dengan dibentuknya fungsi pengelolaan GCG dibawah Sekretaris Perusahaan yang secara khusus menangani dan memantau efektivitas penerapan GCG di Perusahaan. Perusahaan secara berkesinambungan melakukan langkah-langkah perbaikan baik dari sisi soft structure maupun dari sisi infrastructure GCG dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG. Perusahaan Telah menerbitkan dokumen-dokumen pendukung dalam penerapan GCG seperti Pedoman GCG, Board Manual, dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct). Dewan komisaris juga telah memiliki organ pendukung yaitu Komite-komite Dewan Komisaris yang berperan dalam membantu meningkatkan efektivitas pelaksaaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Berikut infrastruktur Good Corporate Governance: Pedoman Good Corporate Governance Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Board Manual

Sumber :

http://www.pln.co.id/?p=6498

http://www.askrindo.co.id/gcg/

tugas 11 - etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen

Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Manajemen

Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Manajemen

    Sebelum kita membahas Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Manajemen, sebaiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen.
    Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal, Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK.
    Sedangkan Akuntansi Manajemen atau Akuntansi Manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol.
    Berbeda dengan Informasi Akuntansi keuangan, Informasi Akuntansi manajemen adalah:
• Dirancang dan dimaksukan untuk digunakan oleh pihak manajemen dalam organisasi sedangkan informasi Akuntansi keuangan dimaksudkan dan dirancang untuk pihak eksternal seperti kreditur dan para pemegang saham;
• Biasanya rahasia dan digunakan oleh pihak manajemen dan bukan untuk laporan publik;
• memandang ke depan, bukan sejarah;
• Dihitung dengan mengacu pada kebutuhan manajer, sering menggunakan sistem informasi manajemen, bukan mengacu pada standar akuntansi keuangan.
    Berdasarkan hal tersebut banyak sekali hal-hal atau Etika Profesi yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penginformasian Manajemen, serta dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan Manajemen demi tercapainya tujuan yang diinginkan, adapun hal-hal tersebut antara lain :
2.*  Competance (Kompetensi)

     Arti kata Competance disini adalah setiap praktisi Akuntansi Manajemen dan Manajemen Keuangan memiliki tanggung jawab untuk :
– Menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
– Melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis yang berlaku.
– Mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan.

 * Confidentiality (Kerahasiaan)
   Dalam hal kerahasiaan ini Praktisi akuntansi manajemen dituntut untuk :

– Mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum.
– Menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh, agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan.
– Menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga.

* Integrity (Integritas)
   Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

– Menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik.
– Menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tigas secara etis.
– Menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat mempengaruhi tindakan mereka.
– Menahan diri dari aktivitas negati yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi.
– Mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menghalagi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan.
– Mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang menguntungkan dalam penilaian profesional.
– Menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi.

* Objektivity (Objektivitas)
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:
– Mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif
– Mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan.

3. Whistle Blowing

    Whistle blowing merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luas.
    Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain.
Whistle blowing menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain, apabila dibongkar atau disebarluaskan akan merugikan perusahaan, paling minimal merusak nama baik perusahaan tersebut.

   Whistle Blowing terbagi dalam dua macam, yaitu:
• Whistle blowing internal
   Hal ini terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi, Contohnya : Kecurangan yang dilakukan karyawan lain dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan demi kepentingan pribadi.
   Motivasi utama dari whistle blowing ini adalah : demi mencegah kerugian bagi perusahaan tersebut, karena hal tersebut sangat sensitif maka untuk mengamankan posisinya, karyawan pelapor perlu melakukan beberapa langkah pencegahan, antara lain:
a. Mencari cara yang paling cocok dalam penyampaian tanpa harus menyinggung perasaan sesama karyawan atau atasan yang ditegur.
b. Anda perlu mencari dan mengumpulkan data sebanyak mungkin sebagai pegangan konkret untuk menguatkan posisinya, kalau perlu disertai dengan saksi-saksi kuat.

• Whistle blowing eksternal
  Whistle Blowing ini menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannnya lalu membocorkannya kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat, Contohnya: Adanya pembuangan limbah yang dilakukan perusahaan atau pabrik ke pemukiman masyarakat, sehingga membahayakan kesehatan warga. Motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi masyarakat atau konsumen.

  Pekerja ini mempunyai motivasi moral untuk membela kepentingan konsumen karena dia sadar semua konsumen adalah manusia yang sama dengan dirinya dan karena itu tidak boleh dirugikan hanya demi memperoleh keuntungan.
  Tentu saja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kasus itu ke luar, khususnya untuk mencegah sebisa mungkin agar nama perusahaan tidak tercemar karena laporan itu,,kecuali kalau terpaksa, adapun langkah-langkah tersebut adalah:
a. Memastian bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan tersebut sangat serius dan berat serta merugikan banyak orang. Dalam hal ini etika utilitarianisme dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan.
b. Kalau menurut penilaian karyawan yang melapor kecurangan tersebut cukup besar dan serius serta merugikan banyak orang, sebaiknya membawa kasus tersebut kepada staf manajemen untuk mencari jalan dalam memperbaiki dan menghentikan kecurangan itu.
    Apabila langkah langkah intern semacam itu tidak memadai, sementara itu kecurangan tersebut tetap berlangsung, maka secara moral dibenarkan bahwa karyawan itu perlu membocorkan kecurangan itu kepada publik.
   Dalam sistem sosial dimana melakukan whistle blowing akan menempatkan seorang karyawan dalam posisi yang sulit, secara moral karyawan itu dihimbau untuk memutuskan sendiri apakah membocorkan atau tidak membocorkan kecurangan tersebut. Syaratnya keputusan itu harus diambil berdasarkan pertimbangan suara hatinya atas berbagai pro dan kontra, atas berbagai untung dan rugi yang menurut suara hatinya merupakan keputusan terbaik. Dengan mempertimbangkan segala unsur konkret yang dihadapi, karyawan itu secara moral tidak boleh dipaksa, melainkan dibiarkan untuk memutuskan sendiri apa sikap dan tindakan yang akan diambilnya sesuai dengan suara hatinya sendiri.

4. Creative Accounting 

          Istilah creative menggambarkan suatu kemampuan berfikir dan menciptakan ide yang berbeda daripada yang biasa dilakukan, juga dapat dikatakan mampu berfikir diluar kotak (out-of-the box). Jaman sekarang diprofesi apapun kita berada senantiasa dituntut untuk selalu creative. Namun pada saat kita mendengar istilah ‘creative accounting’, seperti sesuatu hal yang kurang ‘etis’. Beberapa pihak menafsirkan negative, dan berpandangan skeptis serta tidak menyetujui, namun beberapa melihat dengan pandangan netral tanpa memihak.
            Menurut Susiawan (2003) creative accounting adalah aktifitas badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti penyajian nilai laba atau asset yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung motivasi mereka melakukannya.
Menurut Myddelton (2009), akuntan yang dianggap kreatif adalah akuntan yang dapat menginterpretasikan grey area standar akuntansi untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari interpretasi tersebut.

Akuntansi dengan standar yang berlaku, adalah alat yang digunakan manajemen (dengan bantuan akuntan) untuk menyajikan laporan keuangan. Praktek akuntansi tentunya tidak terlepas dari kebijakan manajemen dalam memilih metode yang sesuai dan diperbolehkan. Kebijakan dan metode yang dipilih dipengaruhi oleh kemampuan interpretasi standar akuntansi, dan kepentingan manajemen sendiri. Standar akuntansi mengharuskan adanya pengungkapan (dislosure) atas praktek dan kebijakan akuntansi yang dipilih, dan diterapkan. Dalam proses penyajian laporan keuangan, potensial sekali terjadinya ‘asimetri informasi’ atau aliran informasi yang tidak seimbang antara penyaji (manajemen) dan penerima informasi (investor dan kreditor). Dalam hal ini yang memiliki informasi lebih banyak (manajemen) “diduga” potensial memanfaatkannya informasi yang dimiliki untuk mengambil keuntungan maksimal.
Pelaku ‘creative accounting’ sering juga dipandang sebagai opportunis. Dalam teori keagenan (agency theory) dijelaskan, adanya kontrak antara pemegang saham (principal) dengan manajer sebagai pengelola perusahaan (agent), dimana manajer bertanggung jawab memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan pribadi mengoptimalkan kesejahteraan mereka sendiri melalui tercapainya bonus yang dijanjikan pemegang saham. Beberapa studi empiris tentang prilaku yang memotivasi individu atau badan usaha melakukan ‘creative accounting’ adalah: Motivasi bonus, motivasi hutang, motivasi pajak, motivasi penjualan saham, motivasi pergantian direksi serta motivasi politis.
Berdasarkan hal tersebut maka muncullah pertanyaan : Apakah ‘creative accounting’ atau ‘earning management’ legal dan etis? Menurut Velasques (2002) salah satu karakteristik utama standar moral untuk menentukan etis atau tidaknya suatu perbuatan adalah perbuatan tersebut tidak merugikan orang lain. Cara pandang seseorang dan pengalaman hidup seseoranglah yang akan berpengaruh terhadap etis tidaknya suatu perbuatan. Sehingga acuan terbaik dari ‘creative accounting’ atau ‘earning management’ adalah Standar moral dan etika. Namun bagaimana menilai prilaku manajemen dalam pelaporan keuangan? Pengungkapan atau discolusre yang memadai adalah sebuah media yang diharuskan standar akuntansi, agar manajemen dapat menjelaskan kebijakan dan praktek akuntansi yang dipilih.
Dua jenis pengungkapan yang dapat diberikan dalam laporan keuangan yaitu:
a) Mandatory disclosure (pengungkapan wajib)
b) Voluntary discolure (pengungkapan sukarela).
Tentunya jika manajemen dapat menggunakan media disclosure ini dalam menjelaskan kebijakan dan praktek akuntansi yang dilakukan sehingga para pengguna paham dan dapat menilai motivasi dibelakangnya, dan tidak merasa dirugikan, sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan legal dan etis.

5. Fraud Accounting

• Pengertian Fraud
Devinisi Fraud menurut Black Law Dictionary adalah Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.
Ada pula yang mendefinisikan Fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Secara umum Fraud merupakan penipuan yang disengaja. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya untuk memiliki sesuatu/harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil/curang.

• Unsur-unsur Fraud (Kecurangan)
Dari beberapa definisi di atas, maka tergambarkan bahwa yang dimaksud dengan kecurangan (fraud) adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (semua unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak pernah terjadi) adapun unsur-unsur tersebut adalah :
– Harus terdapat salah pernyataan (misrepresentation)
– Dari suatu masa lampau (past) atau sekarang (present)
– Fakta bersifat material (material fact)
– Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (make-knowingly or recklessly)
– Dengan maksud (intent) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi
– Pihak yang dirugikan harus beraksi (acted) terhadap salah pernyataan tersebut
(misrepresentation);
– Ada yang merugikannya (detriment).
Kecurangan disini juga termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, pencurian aktiva, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.

• Faktor Pemicu Fraud (Kecurangan)4
Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu:
– Greed (keserakahan)
– Opportunity (kesempatan)
– Need (kebutuhan)
– Exposure (pengungkapan)

Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

• Pelaku dari Fraud
Pelaku kecurangan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok,yaitu manajemen dan karyawan/pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (misstatements arising from fraudulent financial reporting). Sedangkan Karyawan/Pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (misstatements arising from misappropriation of assets).
Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah irregularities (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen (management fraud), misalnya berupa : Manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

• Kategori Kecurangan
1. Berdasarkan pencatatan
a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku
b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid
c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”
2. Berdasarkan frekuensi
a. Tidak berulang (non-repeating fraud)
b. Berulang (repeating fraud)
3. Berdasarkan konspirasi
4. Berdasarkan keunikan
a. Kecurangan khusus (specialized fraud)
b. Kecurangan umum (garden varieties of fraud)

• Pencegahan Kecurangan
Kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara –cara berikut :
a) Membangun struktur pengendalian intern yang baik
Pengendalian intern terdiri atas 5 ( lima ) komponen yang saling terkait yaitu :
1. Lingkungan pengendalian ( control environment ) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penaksiran risiko ( risk assessment ) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menenetukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Standar Pengendalian ( control activities ) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi ( information and communication ) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka.
5. Pemantauan ( monitoring ) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.
b) Mengefektifkan aktivitas pengendalian
c) Meningkatkan kultur organisasi
d) Mengefektifkan fungsi internal audit
e) Menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas
f) Mengadakan Rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti
g) Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi
h) Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan, dan hal-hal lain yang dapat mencegah munculnya kecurangan.

6. Fraud Auditing

Melengkapi ulasan Fraud diatas yang menyatakan Kecurangan berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan (fraudulent).
Sedangkan Fraud Auditing merupakan Audit atas Kecurangan, yang dapat didefinisikan sebagai Audit Khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. Fraud auditing termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit umum terutama dalam hal tujuan yaitu fraud auditing mempunyai tujuan yang lebih sempit (khusus) dan cenderung untuk mengungkap suatu kecurangan yang diduga terjadi dalam pengelolaan asset/aktiva.
Berdasarkan semua aspeknya, kecurangan maupun audit kecurangan adalah sama, yang membedakan hanya bahwa audit kecurangan lebih menekankan pada kecurangan yang terjadi pada tubuh auditor dan penanganannya.

Sumber :

·         www.google.com

TUGAS 12 - ISU ETIKA DALAM DUNIA BISNIS DAN PROFESI

Isu Signifikan dalam Dunia Bisnis dan Profesi

1. BENTURAN KEPENTINGAN

   Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.
   Perusahaan menerapkan kebijakan bahwa personilnya harus menghindari investasi, asosiasi atau hubungan lain yang akan mengganggu, atau terlihat dapat mengganggu, dengan penilaian baik mereka berkenaan dengan kepentingan terbaik perusahaan. Sebuah situasi konflik dapat timbul manakala personil mengambil tindakan atau memiliki kepentinganyang dapat menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaannya secara obyektif dan efektif.
    Benturan kepentingan juga muncul manakala seorang karyawan, petugas atau direktur, atau seorang anggota dari keluarganya, menerima tunjangan pribadi yang tidak layak sebagai akibat dari kedudukannya dalam perusahaan. Apabila situasi semacam itu muncul, atau apabila individu tidak yakin apakah suatu situasi merupakan benturan kepentingan, ia harus segera melaporkan hal-hal yang terkait dengan situasi tersebut kepada petugas kepatuhan perusahaan. Apabila manajemen senior perusahaan menetapkan bahwa situasi tersebut menimbulkan benturan kepentingan, mereka harus segera melaporkan benturan kepentingan tersebut kepada komite pemeriksa.
    Berikut ini merupakan berberapa contoh upaya perusahaan / organisasi dalam menghindari benturan kepentingan :
1. Menghindarkan diri dari tindakan dan situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan.
2. Mengusahakan lahan pribadi untuk digunakan sebagai kebun perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan kegiatan pemupukan.
3. Menyewakan properti pribadi kepada perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan kegiatan pemeliharaan.
4. Memiliki bisnis pribadi yang sama dengan perusahaan.
5. Menghormati hak setiap insan perusahaan untuk memiliki kegiatan di luar jam kerja, yang sah, di luar pekerjaan dari perusahaan, dan yang bebas dari benturan dengan kepentingan.
6. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan atau kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan dari perusahaan, yaitu:
• Kepada atasan langsung bagi karyawan,
• Kepada Pemegang Saham bagi Komisaris, dan
• Kepada Komisaris dan Pemegang Saham bagi Direksi.
7. Menghindarkan diri dari memiliki suatu kepentingan baik keuangan maupun non-keuangan pada organisasi / perusahaan yang merupakan pesaing, antara lain :
• Menghindari situasi atau perilaku yang dapat menimbulkan kesan atau spekulasi atau kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
• Mengungkapkan atau melaporkan setiap kemungkinan (potensi) benturan kepentingan pada suatu kontrak atau sebelum kontrak tersebut disetujui.
• Tidak akan melakukan investasi atau ikatan bisnis pada individu dan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Tidak akan memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain di luar perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulisdari yang berwenang.

  2. ETIKA DALAM TEMPAT KERJA

    Dunia kerja memang menyimpan banyak sisi, secara positif orang memang menaruh harapan dari dunia kerja yaitu untuk memenuhi keperluan hidupnya. Namun tuntutan pekerjaan pun bila tidak dihadapi dengan baik dapat membawa tekanan bagi pekerja sendiri. Menyikapi hal tersebut mungkin ada hubungannya dengan fenomena maraknya kegiatan eksekutif bisnis mendalami nilai-nilai agama. Mereka mengikuti aktivitas keagamaan seperti tasawuf, kebaktian bersama dan lainnya untuk mengkaji dan mengaplikasikan nilai-nilai luhuryang selama ini kerap hilang dari dunia kerja.
     Kemerosotan nilai dalam dunia kerja juga diakui oleh ahli filsafat Franz Magnis Suseno, bahwa etika dalam tempat kerja mulai tergeser oleh kepentingan pencapaian keuntungan secepat-cepatnya. Eika sudah tidak ada lagi dan kegiatanekonomi hanya dimaknakan sebagai usaha mencari uang dengan cepat.          Akibatnya, perusahaan memberlakukan karyawan dengan buruk dan tidak menghormati setiap pribadi.
    Etika dalam profesionalisme bisnis. Ada dua hal yang terkandung dalam etika bisnis yaitu kepercayaan dan tanggung jawab. Kepercayaan diterjemahkan kepada bagaimana mengembalikan kejujuran dalam dunia kerja dan menolak stigma lama bahwa kepintaran berbisnis diukur dari kelihaian memperdayasaingan. Sedangkan tanggung jawab diarahkan atas mutu output sehingga insan bisnis jangan puas hanya terhadap kualitas kerja yang asal-asalan.
    Dalam pandangan rasional tentang perusahaan, kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatanyang mungkin mengancam tujuan tersebut. Jadi, bersikap tidak etis berarti menyimpang dari tujuan-tujuan tersebut dan berusaha meraih kepentingan sendiri dalam cara-cara yang jika melanggar hukum dapat dinyatakan sebagai salah satu bentuk “kejahatan kerah putih”.
    Adapun beberapa praktik di dalam suatu pekerjaan yang dilandasi dengan etika dengan berinteraksi di dalam suatu perusahaan, misalnya:
1. Etika Terhadap Saingan
Kadang-kadang ada produsen berbuat kurang etis terhadap saingan dengan menyebarkan rumor, bahwa produk saingan kurang bermutu atau juga terjadi produk saingan dirusak dan dijual kembali ke pasar, sehingga menimbulkan citra negatifdari pihak konsumen.
2. Etika Hubungan dengan Karyawan
Di dalam perusahaan ada aturan-aturan dan batas-batas etika yang mengatur hubungan atasan dan bawahan, Atasan harus ramah dan menghormati hak-hak bawahan, Karyawan diberi kesempatan naik pangkat, dan memperoleh penghargaan.
3. Etika dalam hubungan dengan publik
Hubungan dengan publik harus dujaga sebaik mungkin, agar selalu terpelihara hubungan harmonis. Hubungan dengan public ini menyangkut pemeliharaan ekologi, lingkungan hidup. Hal ini meliputi konservasi alam, daur ulang dan polusi. Menjaga kelestarian alam, recycling (daur ulang) produk adalah uasha-usaha yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka mencegah polusi, dan menghemat sumber daya alam.

3.  AKTIVITAS BISNIS INTERNASIONAL – MASALAH BUDAYA

     Bagaimana cara dan perilaku manusia melakukan sesuatu serta bagaimana suatu kelompok individu membentuk kebiasaan. Kepemimpinan berperan sebagai motor yang harus mampu mencetuskan dan menularkan kebiasaaan produktif di lingkungan organisasi. Maka dengan demikian, masalah budaya perusahaan bukanlah hanya apa yang akan dikerjakan sekolompok individu melainkan juga bagaimana cara dan tingkah laku mereka pada saat mengerjakan pekerjaan tersebut.
     Seorang pemimpin memiliki peranan penting dalam membentuk budaya perusahaan. Hal itu bukanlah sesuatu yang kabur dan hambar, melainkan sebuah gambaran jelas dan konkrit. Jadi, budaya itu adalah tingkah laku, yaitu cara individu bertingkah laku dalam mereka melakukan sesuatu.
Tidaklah mengherankan, bila sama-sama kita telaah kebanyakan perusahaan sekarang ini. Para pemimpin yang bergelimang dengan fasilitas dan berbagai kondisi kemudahan. Giliran situasinya dibalik dengan perjuangan dan persaingan, mereka mengeluh dan malah sering mengumpat bahwa itu semua karena SDM kita yang tidak kompeten dan tidak mampu. Mereka sendirilah yang membentuk budaya itu (masalah budaya). Semua karena percontohan, penularan dan panutan dari masing-masing pemimpin. Maka timbul paradigma, mengubah budaya perusahaan itu sendiri.
    Budaya perusahaan memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong terciptanya prilaku. Dan sebaliknya dapat pula mendorong terciptanya prilaku yang tidak etis.

4.  AKUNTABILITAS SOSIAL

Tujuan Akuntanbilitas Sosial, antara lain :
a. Untuk mengukur dan mengungkapkan dengan tepat seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat yang ditimbulkan oleh aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan produksi suatu perusahaan
b. Untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya, mencakup : financial dan managerial social accounting, social auditing.
c. Untuk menginternalisir biaya sosial dan manfaat sosial agar dapat menentukan suatu hasil yang lebih relevan dan sempurna yang merupakan keuntungan sosial suatu perusahaan.
Salah satu alasan utama kemajuan akuntabilitas sosial menjadi lambat yaitu kesulitan dalam pengukuran kontribusi dan kerugian. Prosesnya terdiri dari atas tiga langkah, diantaranya:
1. Menentukan biaya dan manfaat sosial
Sistem nilai masyarakat merupakan faktor penting dari manfaat dan biaya sosial. Masalah nilai diasumsikan dapat diatasi dengan menggunakan beberapa jenis standar masyarakat dan mengidentifikasikan kontribusi dan kerugian secara spesifik
2. Kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat
Saat aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial ditentukan dan kerugian serta kontribusi
3. Menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir.
Tanggung Jawab Sosial Bisnis
Dunia bisnis hidup ditengah-tengah masyarakat, kehidupannya tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ada suatu tanggungjawab social yang dipikul oleh bisnis. Banyak kritik dilancarkan oleh masyarakat terhadap bisnis yang kurang memperhatikan lingkungan.
Banyak timbul perbedaan pendapat mengenai bahwa tanggungjawab bisnis hanya terbatas sampai menghasilakan barang dan jasa buat konsumen dengan harga yang murah, atau juga ada yang mengatakan tanggungjawab bisnis adalah jangan mengambil keuntungan besar, tetapi yang sewajarnya.
Dalam dunia bisnis juga semua orang tidak mengharapkan memperoleh perlakuan tidak jujur dari sesamanya, banyak praktik manipulasi tidak akan terjadi jika dilandasi dengan moral tinggi. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai etika bisnis itu sendiri, karena masalahnya nilai etika hanya ada di dalam hati nurani seseorang. Etika mempunyai kendali intern dalam hati, berbeda dengan hokum yang mempunyai unsur paksaan ekstern. Akan tetapi bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam duniawi maupun akhirat.

5.  MANAJEMEN KRISIS

     Manajemen krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Artinya terjadi gangguan pada proses bisnis ‘normal’ yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada, dan dengan demikian dapat dikategorikan sebagai krisis.
     Kejadian buruk dan krisis yang melanda dunia bisnis dapat mengambil beragam bentuk. Mulai dari bencana alam seperti Tsunami, musibah teknologi (kebakaran, kebocoran zat-zat berbahaya) sampai kepada karyawan yang mogok kerja. Segala kejadian buruk dan krisis, berpotensi menghentikan proses normal bisnis yang telah dan sedang berjalan, membutuhkan penanganan yang segera (immediate) dari pihak manajemen. Penanganan yang segera ini kita kenal sebagai manajemen krisis (crisis management).
     Saat ini, manajemen krisis dinobatkan sebagai new corporate discipline. Manajemen krisis adalah respon pertama perusahaan terhadap sebuah kejadian yang dapat merubah jalannya operasi bisnis yang telah berjalan normal. Pendekatan yang dikelola dengan baik sebagai respon terhadap kejadian itu terbukti secara signifikan sangat membantu meyakinkan para pekerja, pelanggan, mitra, investor, dan masyarakat luas akan kemampuan organisasi melewati masa krisis.
Aspek dalam Penyusunan Rencana Bisnis
Setidaknya terdapat enam aspek yang mesti kita perhatikan jika kita ingin menyusun rencana bisnis yang lengkap. Yaitu tindakan untuk menghadapi :
1. Situasi darurat (emergency response),
2. Skenario untuk pemulihan dari bencana (disaster recovery),
3. Skenario untuk pemulihan bisnis (business recovery),
4. Strategi untuk memulai bisnis kembali (business resumption),
5. Menyusun rencana-rencana kemungkinan (contingency planning), dan
6. Manajemen krisis (crisis management).
Penanganan Krisis
     Pada hakekatnya dalam setiap penanganan krisis, perusahaan perlu membentuk tim khusus. Tugas utama tim manajemen krisis ini terutama adalah mendukung para karyawan perusahaan selama masa krisis terjadi. Kemudian menentukan dampak dari krisis yang terjadi terhadap operasi bisnis yang berjalan normal, dan menjalin hubungan yang baik dengan media untuk mendapatkan informasi tentang krisis yang terjadi.     Sekaligus menginformasikan kepada pihak-pihak yang terkait terhadap aksi-aksi yang diambil perusahaan sehubungan dengan krisis yang terjadi.
    Dalam menghadapi krisis dibutuhkan kepemimpinan yang efektif. Sang pemimpin mesti mengetahui tujuan dan strategi yang jelas untuk mengatasai krisis. Tentu harus dilandasi oleh rasa optimisme terhadap penyelesaian krisis. Mintalah dukungan dari semua orang, dan tunjukkan bahwa perusahaan mampu menghadapi krisis yang terjadi ini dengan baik. Tenangkan hati mereka. Ajaklah seluruh anggota organisasi untuk terlibat dalam mencari dan menjalani solusi krisis yang telah disusun bersama.

Sumber :

* http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/tugas-etika-bisnis-dan-profesi-isu-signifikan-dalam-dunia-bisnis-dan-p

* http://sarahocta.blogspot.com/2010/01/tugas-etika-bisnis-dan-profesi-isu.html