NAMA : DWI KARTIKA
KELAS : 2EB12
NPM : 22210192
PENGERTIAN HUKUM & HUKUM EKONOMI
1.Pengertian Hukum
HUKUM
Pengertian Hukum
Istilah hukum berasal dari Bahasa Arab : HUK'MUN yang artinya
menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang
dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi
sosial mengenai hukum.
Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau
disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi
peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang
memiliki akibat hukum.
Hukum-hukum Menurut para ahli :
Hukum menurut MOCHTAR KUSUMAATMADJA merupakan
keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam
masyarakat, dan juga mencakupi lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses
(processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.
Hukum menurut AUSTIN adalah tiap-tiap
undang-undang positif yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh
seorang pribadi atau sekelompok orang yang berwibawa bagi seorang anggota atau
anggota-anggota suatu masyarakat politik yang berdaulat, dimana yang membentuk
hukum adalah yang tertinggi.
Hukum menurut MARX adalah pengemban amanat
kepentingan ekonomi para kapitalis yang tidak segan memarakkan kehidupannya
lewat exploitasi- exploitasi yang luas. Sehingga hukum bukan saja berfungsi
sebagai fungsi politik saja akan tetapi juga sebagai fungsi ekonomi.
Hukum menurut LEON DUGUIT adalah aturan tingkah
laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu
diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan
yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan
pelanggaran itu.
Hukum menurut IMMANUEL KANT adalah keseluruhan
syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat
menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti
peraturan hukum tentang kemerdekaan.
Sumber :
2.Tujuan Hukum & Sumber-Sumber Hukum
TUJUAN HUKUM
Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam
masyarakatdan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas
keadilan dari masyarakat itu.
- PROF. SUBEKTI, SH
Dalam Buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum dan
Pengadilan,”Prof.Subekti.S.H mengatakan, bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan
Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada
rakyat.
Hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara berbagai
kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “keadilan”
tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan
tersebut dengan tu ntutan “ketertiban” atau “kepastian hukum”
- PROF. MR. DR. LJ. VAN APELDOORN
Prof. Van Apeldoorn dalam bukunya “Inleiding tot de studie van
het Nederlandserecht” mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan
hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.
- Teori Etis
Ada teori yang mengajarkan bahwa hukuman itu semata-mata
menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori
etis, karena menurut teori-teori itu, isi hukuman semata-mata harus ditentukan
oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.
- Geny
Dalam “Science et technique en droit prive positif,” Geny
mengaarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. Dan
sebagai unsur daripada keadilan disebutkan “kepentingan daya guna dan
kemanfaatan”
- BENTHAM (TEORI UTILITIS)
Dalam bukunya berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan
semata-mata apa yang bermanfaat bagi orang.
Dan karena apa yang bermanfaat kepada orang yang satu, mungkin
merugikan orang lain, maka menurut teori utilities tujuan hukum ialah menjamin
adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya.
Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada
hukum.
Dalam hal ini pendapat Bentham dititikberatkan pada hal-hal yang
berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan.
- PROF. MR J. VAN KAN
Dalam bukunya “Inleiding tot de Rechtweten schap” Prof. Van Kan
menulis antara lain sebagai berikut :
Jadi terdapat kaedah-kaedah agama, kesusilaan, kesopanan, yang
semuanya bersama-sama ikut berusaha dalam penyelenggara dan perlindungan
kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.
Apakah itu telah cukup ? Tidak ! dan tidaknya karena ada 2 sebab
yaitu
Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur baik oleh
kaedah-kaedah agama, kesusilaan maupun kesopanan, tetapi ternyata memerlukan
perlindungan juga
Juga kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh kaedah-kaedah tersebut
diatas, belum cukup terlindungi.
Prof Van Kan juga mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan
tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.
SUMBER-SUMBER HUKUM
Sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan
terbentuknya peraturan-peraturan. Peraturan tersebut biasanya bersifat memaksa.
Sumber-sumber Hukum ada 2 jenis yaitu:
1. Sumber-sumber hukum materiil, yakni sumber-sumber hukum yang ditinjau dari
berbagai perspektif.
2. Sumber-sumber hukum formiil, yakni UU, kebiasaan, jurisprudentie, traktat
dan doktrin
Undang-Undang
ialah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara
oleh penguasa negara. Contohnya UU, PP, Perpu dan sebagainya
Kebiasaan
ialah perbuatan yang sama yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hal
yang yang selayaknya dilakukan. Contohnya adat-adat di daerah yang dilakukan
turun temurun telah menjadi hukum di daerah tersebut.
Keputusan Hakim (jurisprudensi)
ialah Keputusan hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga
dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim sendiri dapat
membuat keputusan sendiri, bila perkara itu tidak diatur sama sekali di dalam
UU
Traktat
ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini
mengikat antara negara yang terlibat dalam traktat ini. Otomatis traktat ini
juga mengikat warganegara-warganegara dari negara yang bersangkutan.
Pendapat Para Ahli Hukum (doktrin)
Pendapat atau pandangan para ahli hukum yang mempunyai pengaruh juga dapat
menimbulkan hukum. Dalam jurisprudensi, sering hakim menyebut pendapat para
sarjana hukum. Pada hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum
sangatlah penting.
Sumber :
3.Kodifikasi Hukum
Kodifikasi Hukum
Yang dimaksud dengan kodifikasi hukum adlah pembukuan secara lengkap dan
sistematis tentang hukum tertentu. Yang menyebabkan timbulnya kodifikasi hukum
ialah tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum (di Perancis).
Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:
a). Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang
dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan.
b). Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih
hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya
ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).
* Unsur-unsur dari suatu kodifikasi:
a. Jenis-jenis hukum tertentu
b. Sistematis
c. Lengkap
* Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh:
a. Kepastian hukum
b. Penyederhanaan hukum
c. Kesatuan hukum
*Contoh kodifikasi hukum:
Di Eropa :
a. Corpus Iuris Civilis, yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari kerajaan
Romawi Timur dalam tahun 527-565.
b. Code Civil, yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Prancis dalam tahun
1604.
Di Indonesia :
a. Kitab Undang-undang Hukum Sipil (1 Mei 1848)
b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (1 Mei 1848)
c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1 Jan 1918)
d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (31 Des 1981)
Aliran-aliran (praktek) hukum setelah adanya kodifikasi hukum
1. Aliran Legisme, yang berpendapat bahwa hukum adalah
undang-undang dan diluar undang-undang tidak ada hukum.
2. Aliran Freie Rechslehre, yang berpenapat bahwa hukum terdapat
di dalam masyarakat.
3. Aliran Rechsvinding adalah aliran diantara aliran Legisme dan
aliran Freie Rechtslehre. Aliran Rechtsvinding berpendapat bahwa hukum terdapat
dalam undang-undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada di dalam
masyarakat.
Kodifikasi hukum di Perancis dianggap suaru karya besar dan
dianggap memberi manfaat yang besar pula sehingga diikuti oleh negara-negara
lain.
Maksud dan tujuan diadakannya kodifikasi hukum di Perancis ialah
untuk mendapatkan suaru kesatuan dan kepastian hukum (rechseenheid dan
rechszekerheid). yang dihasilakan dari kodifikasi tersebut ialah code Civil
Prancis atau Code Napoleon.
Aliran hukum yang timbul karena kodifikasi adalah aliran
legisme.
Kodifikasi hukum di Indonesia antara lain KUHP, KUH Perdata,
KUHD dan KUHAP.
Sumber :
4.Kaidah/norma
KAIDAH DAN NORMA HUKUM
a. Kaidah hukum
Dilihat dari sifatnya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi dua.
• hukum yang imperatif,
maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat
dan memaksa. Contoh : apabila seorang guru Sekolah Dasar akan mengadakan
pungutan, maka ia tidak boleh melanggar peraturan undang-undang yang mengatur
tentang PNS, pendidikan, korupsi dan sebagainya. Bila ia terbukti melakukan
pelanggaran hukum karena pungutan tersebut, maka ia dapat dilaporkan kepada
pihak yang berwenang.
• hukum yang fakultatif
maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif
bersifat sebagai pelengkap. Contoh : Setiap warga negara berhak untuk
mengemukakan pendapat. Apabila seseorang berada di dalam forum, maka ia dapat
mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.
Sedangkan menurut bentuknya,kaidah hukum dapat dibedakan menjadi
dua.
• kaidah hukum yang tidak tertulis
kaidah hukum yang tidak tertulis biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak
sesuai dengan perkembangan masyarakat.
• kaidah hukum yang tertulis
kaidah hukum yang tertulis biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan pada
undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum yang tertulis adalah
adanya kepastian hukum, mudah diketahui dan penyederhanaan hukum serta kesatuan
hukum.
b. Norma hukum
Norma merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu di mana setiap
anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan
masyarakatnya sehingga n dinilai oleh orang lain.
Norma adalah suatu kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak
perilaku. Selain itu, norma yang berlaku di masyarakat adalah norma yang
diterapkan di lingkungan masyarakat sebagai aturan yang mempengaruhi tingkah laku
manusia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
• Norma hukum adalah peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan, dan
anjuran yang diperoleh dari Tuhan YME bersifat universal dan umum apabila
dilanggar akan mendapat sanksi dari Tuhan YME.
• Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia
itu sendiri bersifat umum dan universal, apabila dilanggar, maka manusia itu
akan menyesalkan perbuatannya sendiri.
• Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia
berupa suatu tatanan pergaulan masyarakat apabila dilanggar oleh setiap anggota
masyarakat akan dicela/diasingkan oleh masyarakat setempat.
Dengan demikian ketiga norma di atas mempunyai tujuan sebagai pembinaan di
dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat beinteraksi dengan baik.
• Norma hukum adalah aturan yang bersifat mengikat kepada setiap orang yang
pelaksanaanya dapat dipertahakan dengan segala paksaan oleh alat – alat Negara
untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat.
Sumber :
https://dwienieez.wordpress.com/2011/03/07/kaidah-dan-norma-hukum-2/
5.PENGERTIAN EKONOMI & HUKUM EKONOMI
Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi
Pengertian
Hukum Dan Hukum Ekonomi
1. Pengertian Hukum
Para ahli hukum melihat dari berbagai sudut pandang sehingga tidak ada kesatuan
dari arti hukum. Demikian ada beberapa definisi hukum menurut beberapa ahli:
1. Menurut Van Kan
Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi
kepentingan manusia di dalam masyarakat.
2.
Menurut Utrecht
Hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah atau larangan) yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh
anggota masyarakat yang bersangkutan.
3.
Menurut Wiryono Kusumo
Hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya di
kenakan sanksi.
2. Tujuan hukum dan sumber-sumber hukum
Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketenteraman,
kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
Sumber-sumber hukum
Hukum materiil : yakni sumber-sumber hukum yang ditinjau dari berbagai
perspektif
Hukum formal : yakni UU, kebiasaan, jurisprudentie, traktat dan doktrin
3.
Kaidah atau norma
Pengertian Kaidah dan Norma
1. Norma adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan
sosialnya. Sanksi yang diterapkan oleh norma ini membedakan norma dengan produk
sosial lainnya seperti budaya dan adat.
2. Kaidah adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh
penguasa masyarakat, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh
aparat masyarakat, sehingga berlakunya kaidah tersebut dapat dipertahankan.
4.
Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi
Pengertian Ekonomi
Menurut M. Manulang ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat
dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan dimana
manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa).
Hukum ekonomi
Hukum ekonomi lahir di sebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian. Hukum ekonomi berfungsi sebagai pengatur dan
pembatas kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian
tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
Hukum ekonomi indonesia di bedakan menjadi 2 :
1. Hukum ekonomi pembangunan
Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum
mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangankehidupan ekonomi
indonesiansecara nasional.
2. Hukum ekonomi sosial
Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai
cara-cara pembagian hasil pebangunan ekonomi nasional secara adil dam merata
dalam martabat kemanusiaan(hak asasi manusia).
Hukum ekonomi menganut beberapa asas yaitu sebagai berikut:
• Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
• Asas manfaat
• Asas demokrasi pacasila
• Asas adil dan merata
• Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam prikehidupan
• Asas hukum
• Asas kemandirian
• Asas keuangan
• Asas ilmu pengetahuan
• Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam
kemakmuran rakyat
• Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan
• Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan
Sumber
:
Buku hukum dalam ekonomi karangan Elsi kartika sari S.H, M.H dan Advendi
simanunsong S.H, M.M. edisi kedua, penerbit PT. Gransindo
