Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/36/DPbS - Bank Sentral Republik Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/36/DPbS - Bank Sentral Republik Indonesia

HUKUM PERJANJIAN

NAMA      : DWI KARTIKA

KELAS     : 2EB12

NPM         : 22210192

Hukum Perjanjian

# Standar Kontrak

- perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen (Johannes Gunawan)

   -perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir  (MariamBadrulzaman)   

# Macam-MacamPerjanjian

PPerjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

Perjanjian Cuma – Cuma
Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdata, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatukeuntungan kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

Perjanjian Bernama ( Benoemd )
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.

Perjanjian Tidak Bernama ( Onbenoemde Overeenkomst )
Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

Perjanjian Obligatoir
Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Perjanjian Kebendaan ( Zakelijk )
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebankan kewajiban (oblilige) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).

Perjanjian Konsensual
Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

Perjanjian Real
Yaitu suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

Perjanjian Liberatoir
Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada(Pasal 1438 KUHPerdata).

Perjanjian Pembuktian ( Bewijsovereenkomts )
Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yangberlaku di antara mereka.

Perjanjian Untung – untungan
Menurut Pasal 1774 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian untunguntungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadianyang belum tentu.

Perjanjian Publik
Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (subordinated), jadi tidak dalam kedudukan yang sama(co-ordinated).

Perjanjian Campuran
Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsurperjanjian di dalamnya.
Berdasarkan waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi:
>> perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT);
>> pekerjaan waktu tidak tertentu (PKWTT).
Sedangan berdasarkan bentuknya, perjanjian kerja dibagi menjadi:

# Syarat Sahnya Perjanjian

      Meskipun hukum perjanjian menganut sistem terbuka, dalam artibahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun syarat sahnya perjanjian yang dikehendakiitu haruslah dipenuhi agar berlakunya perjanjian tanpa cela.Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya perjanjiandiperlukan empat syarat yaitu :

1.Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2.Cakap untuk membuat perikatan

3.Suatu hal tertentu

4.Suatu sebab atau causa yang halal.

        Syarat pertama dan syarat kedua menyangkut subjeknya, sedangkansyarat ketiga dan keempat mengenai objeknya. Syarat pertama dan syaratkedua termasuk dalam syarat subjektif yaitu : Kesepakatan dan Kecakapan.Akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subjektif yaitu perjanjian tersebutdapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat adalah syaratobjektif. Yang termasuk kedalam syarat objektif adalah suatu hal tertentu danSuatu sebab yang halal. Tidak dipenuhinya syarat objektif dalam suatuperjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum
# Saat Lahirnya Perjanjian
      perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan. b.perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendaknya secara lisan dan tertulis. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain.

# Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian 

    Menurut pasal 1266 KUH Per: terjadi pada saat membawa kedua pihak kembali seperti keadaan semula sebelum perjanjian diadakan, jadi perjanjian ini di tiadakan.

 Sumber:
 http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan
 hukbis.files.wordpress.com/2009/04/kontrak-standar.ppt

hukum perikatan

NAMA    : DWI KARTIKA

KELAS   : 2EB12

NPM       : 22210192

Hukum Perikatan

PENGERTIAN

Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti; hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Dapat berupa keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau letak rumah yang bersusun (rusun). Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi ‘akibat hukum’. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum. Jika dirumuskan, Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan.

Dasar Hukum Perikatan 

1.Obyeknya harus tertentu.Syarat ini diperlukan hanya terhap perikatan yang timbul  dari perjanjian.

2.Obyeknya harus diperbolehkan.Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum.

3.Obyeknya dapat dinilai dengan uang.Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pengertian perikatan

4.Obyeknya harus mungkin. Yaitu yang mungkin sanggup dilaksanakan dan bukan sesuatu yang mustahil.

Azas-azas dalam Hukum Perikatan

   Pada dasarnya, ada sedikit kemiripan antara hukum perdata di Indonesia dengan di Mesir,dikarenakan negara Mesir sendiri mengadopsi hukum dari Perancis, sedangkan Indonesiamengadopsi hukum dari Belanda, dan Hukum Perdata Negara Belanda berasal dari HukumPerdata Perancis (yang terkenal dengan nama

Code Napoleon). Jadi, hukum perdata yang di Indonesia dengan di Mesir pada hakikatnya sama. Akan tetapi hanya bab dan pembagiannya saja yang membedekannya dikarenakan berasal dari satu nenek moyang.

Wanprestasi dan akibat-akibatnya

Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanpestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalaiterhadap janjinya dapat berupa:
-Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
-Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuasi dengan  janjinya.
-Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat.
-Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1). Tidak memenuhi prestasi sama sekali;Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakandebitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2). Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3). Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

·          Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

·         Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

·          Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

·          Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

·         Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yangmelakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni: 
1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)Ganti rugi  sering diperinci meliputi tinga unsure

·               2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan PerjanjianDi dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal1248 KUH Perdata.

·         3. Peralihan RisikoPeralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwadi luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek  perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

·         Wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai perikatan yang telah disepakati, termasuk juga lalai dalam memenuhinya.

·         Perikatan adalah berbuat/memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sumber  perikatan berasal dari perikatan itu sendiri dan KUHPerdata pasal 1233. Jika salah satu pihak menyimpang (wanprestasi) maka bisa mendapatkan perlindungan atasdasar pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan.

Hapusnya Perikatan

Hapusnya Perikatan terdapat dalam Pasal 1381

Perikatan hapus: 

• karena pembayaran;

•  karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; 
• karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi;karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan.

SUMBER :

http://www.scribd.com/doc/77628062/Wanprestasi-Dalam-Hukum-Perjanjian

 http://www.scribd.com/doc/38452000/HAPUSNYA-PERIKATAN